Menu

Info Terbaru

Pengentasa Kemiskinan Dengan Teknologi digital

Kota Bandung sebagai Kota yang mengedepankan teknologi Digital dan Smart City akan kembali meluncurkan Inovasi berbasis Digital dalam mengentaskan kemiskinan, hal tersebut di ucapkan oleh Walikota Bandung M Ridwan Kamil di kediamannya ,Pendopo Kota Bandung ,(23/01)

” pada Tahun 2017 ini kita fokus mengentaskan kemikinan dengan jalur cepat,
yang sudah disiapkam selain anggaran juga dengan partisipasi masyarakat, dengan
cara mencanangkan sistem Family for Family atau satu keluarga yg mapan mengasuh yg keluarga yang pra sejahtra,” ujarnya.

Emil juga menambahkan dengan sistem FFF ini sejumlah 60000 keluarga yang tidak mampu akan didata serta di catat dalam database digital oleh relawan sehingga pada saat ditampilkan di Web akan menampilkan profil lengkap kekurangan sebuah keluarga tidak mampu yang dapat menjadi acuan bagi keluarga mampu yang akan mengasuhnya.

“dengan kecanggihan teknologi digital digabung dengan masalah sosial dapat mengentaskan masalah  kemiskinan mendukung kolaborasi yg sudah dilakukan pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menambahkan  sistem FFF (Family for Family) ini merupakan suatu sistem yang tidak hanya mengedepankan sisi materi tetapi akan lebih menjalin hubungan emosional.

” ya, jadi, bukan hanya dibantu secara materi tapi diberikan  bantuan lain bersifat moril, panduan serta monitoring  juga berdasarkan profil keluarga tidak mampu yang diasuh sehingga nantinya akan bisa mandiri setelah mampu dan dilepas,” paparnya.

Berkaitan dengan besarnya nilai bantuan Emil mejelaskan setelah di hitung diperkirakan untuk jangka waktu paling cepat yaitu 1 tahun ,sebuah keluarga tidak mampu membutuhkan sekitar 10 – 15 juta.

“jadi bila nanti ada kebutuhan materi dengan angka nominal tertentu untuk dibelikan suatu penunjang usaha keluarga yang tidak mampu,akan di belanjakan melalui eelawan FFF sehingga benar-benar diserap sesui kebutuhan,” terangnya

Dilihat dari  sosiologis Emil juga mengatakan dengan Sistem FFF ini antar keluarga akan terjalin hubungan emosional karena serimg bertemu, bisa memonitor,memantau permodalan atau mencarikan pekerjaan bagi keluarga yng diasuhnya.

” ini salah satu mediasi canggih digital dan terpercaya dengan program FFF ini akan terjalin jalinan emosional ,beda dengan bentuk bantuan yang  hanya berupa materi karena antara keluarga tidak selalu bertemu,” tegasnya.

Mengakhiri wawancaranya Emil mengatakan Website FFF ini akan di Launching pada Februari 2017.

” Februari ini akan di Launching dan bisa diakses langsung oleh masyarakat ,untuk namanya kenapa pake bahasa Inggris karena akan dibawa ke Dunia ,jadi nantinya bila ada donatur dari luar negri  bisa mendonor juga,” pungkasnya.

Overpass Pelangi Antapani Telah Diresmikan

Overpass Pelangi Antapani resmi menjadi nama jembatan yang baru dibangun di Jalan Jakarta, Kota Bandung. Nama tersebut dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, M. Jusuf Kalla, Selasa (24/01/2017).

Kata “pelangi” dipilih karena overpass tersebut bercorak abstrak berwarna-warni hasil karya seniman lulusan Institut Teknologi Bandung, John Martono. Jembatan tersebut, menurut Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil juga memiliki beberapa keistimewaan lainnya.

Selain karena warnanya yang cantik, jembatan tersebut adalah hasil karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan menggunakan teknologi terbaru.

“Inovasi-inovasi di dalamnya akan mengubah wajah infrastruktur Indonesia,” ujar Ridwan.

Berdasarkan rilis yang dilansir oleh Kementerian PUPR, Overpass Pelangi Antapani merupakan proyek percontohan dengan teknologi Corrugated Mortarbusa Pusjatan (CMP) yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Struktur baja yang digunakan di jembatan tersebut berbentuk corrugated atau armco dengan tiga jumlah bentang. Panjang untuk bentang tengah adalah 22 meter dengan tinggi ruang bebas vertikal 5,1 meter dan lebar bentang lainnya (u-turn) adalah 9 meter.

CMP adalah teknologi yang dihasilkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Balitbang Kementerian PUPR. Teknologi ini merupakan pengembangan teknologi timbunan ringan mortar busa dengan struktur baja bergelombang.

“Dengan panjang yang sama biasanya fly over ini harganya Rp100 miliar. Ini kurang lebih hanya Rp30an miliar. Sehingga Bapak bisa bayangkan dengan teknologi ini bisa menghadirkan perubahan 2,5 kali lipat. Itu yang kita banggakan,” tutur Wali Kota.

Pembangunan proyek ini merupakan hasil kerja sama antara Pusjatan Kementerian PUPR, Pemerintah Kota Bandung, dan Pemerintah Korea. Dari anggaran Rp 35 miliar yang dibutuhkan untuk pembangunan Overpass Antapani, komposisi pembiayaan terdiri Rp 22 miliar berasal dari Pusjatan Kementerian PUPR, Rp 10 miliar dari Pemerintah Kota Bandung, dan Rp 3 miliar dari Pemerintah Korea dalam bentuk komponen material.

Selain itu, waktu pengerjaan konstruksi juga jauh lebih cepat dari teknologi biasanya. Normalnya, pengerjaan sebuah proyek fly over bisa memakan waktu hingga 12 bulan. Kini, dengan metode baru ini, durasi pembangunan hanya 6 bulan saja.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, overpass ini telah mengalami berbagai tahap pengujian, mulai dari uji statis maupun dinamis. Dirinya memastikan, jembatan ini telah laik untuk digunakan.

“Namun masih dimonitor juga performancenya, kira-kira setahun, untuk di kota saja,” terangnya.

Setelah suksesnya pembangunan jembatan pertama ini, Kementerian PUPR berencana untuk membangun satu jembatan lagi di Kota Bandung. Letaknya masih belum dipastikan, antara di Jalan Laswi atau Jalan Garuda.

“Dua-duanya persimpangan kereta api yang sebidang, akan kita bikin seperti itu supaya lebih nyaman,” katanya.

Audiensi PKL Cihampelas

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Hikmat Ginanjar didampingi Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kota Bandung, Yayan Ahmad Brillyana dan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kota Bandung, Iwan Hermawan menerima Audiensi Forum Komunikasi Warga dan Pedagang Kaki Lima Cihampelas (PKL) di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Rabu (25/01/2017)

Juga hadir dalam audiensi tersebut Camat Bandung Wetan, Herlani dan Kapolsek Sumur Bandung AKP. Abdul Kholik, serta masyarakat sekitar jalan Cihampelas.

Dikatakan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kota Bandung, Iwan Hermawan, kedatangan para PKL ke Balaikota dengan dengan sikap kondusif sudah sangat tepat, “Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi kami kedatangan bapak-bapak menyampaikan aspirasi dan menemui kami di Kesbangpol sudah sangat tepat karena bisa cepat difasilitasi,”

lebih lanjut Iwan mengatakan agar aspirasi lebih cepat terfasilitasi segera membentuk forum dan setelah mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bisa menyesuaikan dengan kegiatan Wali Kota Bandung.

“Untuk menyampaikan aspirasi dimuka umum merupakan hak bapak karena dilindungi undang-undang No.9 tahun 1998 namun apabila ingin cepat difasilitasi segera bentuk suatu forum warga masyarakat cihampelas dan segera daftarkan ke kami, dan pemerintah bisa lebih cepat merespon” ujar Iwan

Kedatangan para PKL yang terdampak pembangunan Skywalk di Jalan Cihampelas untuk menyampaikan delapan tuntutan diantaranya mengenai kejelasan waktu pelaksanaan relokasi PKL, status PKL yang akan direlokasi, segera dilaksanakan pendataan PKL, serta nenolak segala pungutan untuk relokasi.

Sejak 16 September 2016 lalu pembangunan skywalk (sarana Pejalan Kaki) di atas Jalan Cihampelas sepanjang 450 meter mulai dari dari Rumah Sakit Advent hingga Hotel Promenade dilaksanakan, Pembangunan tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung untuk memberikan kenyamanan bagi para pejalan kaki yang berbelanja di jalan pusat perkembangan mode Jeans tersebut.

Skywalk tersebut dibangun dengan tujuan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pejalan kaki, karena selama ini pejalan kaki khususnya yang datang berbelanja, kurang merasakan kenyamanan karena harus berebut ruang dengan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat.

Namun dampak selama pembangunan Skywalk tersebut dikatakan salah satu perwakilan PKL Cihampelas, Agus Nurdi membuat banyak PKL cihampelas tergusur, “Bahkan jika berjualanpun pendapatan jauh menyusut sehingga tidak sedikit yang gulung tikar,”

Hal senada juga dikatakan salah satu PKL penjual kaos cihampelas, Muhamad Hidayatullah, “Dulu ada perjanjian PKL yang dibawah naik keatas di Kecamatan Bandung Wetan ada sekitar 116 PKL belum termasuk dari Kecamatan Coblong, jualan sekarang jadi sepi, saya harap nanti bila waktunya relokasi tidak ada pungutan biaya,” ujarnya.

Kota Bandung Kembali Raih Nilai A

Kedua kalinya, Pemerintah Kota Bandung menerima penghargaan atas prestasinya dalam perolehan nilai A dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten/Kota. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur kepada Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil di Grand Royal Panghegar, Rabu (25/01/2017).

Menteri Asman pun mengapresiasi pemerintah kota atas keberhasilannya tersebut. Ia menyarankan agar kota/kabupaten lain melakukan studi tiru ke Kota Bandung dan Banyuwangi yang juga mendapat nilai A.

“(Bandung) sekarang sudah kita jadikan role model. Bandung dan Banyuwangi ini sudah (kita jadikan percontohan) karena dua kota ini mendapat nilai A. Jadi kalau nanti pemerintah daerah nggak usah jauh-jauh lagi belajarnya, nggak usah ke luar negeri. Sudah saja ke Bandung, Jawa Barat dan Yogyakarta,” terang Menteri Asman.

Menurutnya, kota-kota lain perlu melakukan studi ke Kota Bandung karena Bandung telah berhasil melakukan efisiensi anggaran melalui mekanisme e-budgeting. Dengan demikian, alokasi anggaran yang tidak perlu bisa diminimalisasikan.

“Pada tahun 2016 ini Kota Bandung berhasil melakukan penghematan anggaran kurang lebih 35% atau setara dengan 2 triliun rupiah. Kota Bandung melakukan refocusing kegiatan, yang pada tahun 2016 sebanyak 5.701 kegiatan menjadi 4.814 pada tahun 2017,” ujar Menteri Asman.

Ridwan Kamil mengatakan, salah satu kunci akuntabilitas kinerja adalah korelasi antara visi, misi, dan program kerja dengan pelaksanan kegiatan. Jika tidak terjadi korelasi, maka akan berdampak pada pemborosan anggaran.

“Kalau Bandung udah nyambung, yang saya mau, Nawacita mau, RPJMD mau. Makanya terlihat banyak perubahan karena uangnya memang ada. Kalau dulu uangnya ada habis buat diri sendiri. Kalau sekarang habis buat masyarakat,” tuturnya.

Saat ini, Ridwan tengah berkutat dengan penataan aset kota guna mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat tersebut, bagi Ridwan, akan menggenapkan seluruh proses reformasi birokrasi di Kota Bandung.

“Kalau reformasi sudah selesai tinggal dikunci oleh peraturan, sisanya mah kita berinovasi aja. Nggak usah lagi ngurus-ngurus dapur yang selama ini jadi problem,” tambahnya.

Pada Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah I (Sumatera, Banten, dan Jawa Barat), terdapat 172 kabupaten/kota yang hadir. Berdasarkan siaran pers yang dilansir Kementerian PANRB, di wilayah I ini terdapat satu Pemerintah Kota yang berpredikat A dan tiga kabupaten/kota berpredikat BB.

Kemudian juga terdapat 17 kabupaten/kota dengan predikat B. Selain itu, di wilayah ini juga terdapat 81 kabupaten/kota dengan predikat CC, 69 kabupaten/kota dengan predikat C dan satu kabupaten dengan predikat D.