Menu

Info Terbaru

Oded Klaim PSBB di Kota Bandung Berhasil Tekan Penyebaran Corona

Bandung – Wali Kota Bandung Oded M Danial mengklaim Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlangsung di wilayahnya dua pekan terakhir berhasil. Risiko penyebaran Corona bisa ditekan.
“Hasil rapat evaluasi Gugus Tugas Kota Bandung pada tanggal 4 Mei 2020, diperoleh kesimpulan Pelaksanaan PSBB di Kota Bandung yang dimulai Tanggal 22 April dan berakhir 5 Mei 2020, telah berhasil melandaikan kurva penyebaran COVID-19,” kata Oded dalam konferensi pers di Pendopo Kota Bandung, Rabu (6/5/2020).

Oded mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka PSBB Kota Bandung telah berakhir pada tanggal 5 Mei 2020. Seiring berakhirnya PSBB di Kota Bandung, telah terbit Pergub No. 36/2020 & Kepgub No.443/Kep.259-Hukham/2020 yang mewajibkan seluruh kabupaten kota di Jabar untuk melakukan PSBB se Jawa Barat, mulai Tanggal 6 Mei sampai 19 Mei 2020.

“Oleh karena itu, sebagai bagian dari Jawa Barat sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung bersama kabupaten kota lain ikut melaksanakan PSBB se Jawa Barat,” ungkapnya.

Pemkot Bandung telah menerbitkan Perwal No.21/2020 dan Kepwal No. 443/Kep. 373_Dinkes/2020, yang telah ditandatangani Tanggal 5 Mei 2020. Perwal dan Kepwal tersebut mencabut Perwal 14/2020 jo Perwal 16/2020, dan Kepwal no. 443/Kep.284-Bag.Huk.

“Dalam melaksanakan PSBB se Jawa Barat, titik tekan yang harus mendapat perhatian dari Gugus Tugas adalah pembatasan secara ketat di check point terhadap pergerakan orang dan barang yang masuk ke Kota Bandung, ketegasan dan konsistensi petugas di lapang mutlak diperlukan,” jelasnya.

Tak hanya di check point, Oded menyebut pada pelaksanaan PSBB Jabar tempat umum juga harus menjadi perhatian.

“Selain pengetatan di check point, yang tidak kalah penting adalah pengetatan dan pembatasan kegiatan pada lokasi-lokasi tempat umum, pasar-pasar dan permukiman penduduk,” tambahnya.

Selain itu, peran aktif Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas Kelurahan bekerja sama dengan Forum RW, LPM, PKK, Forum Bandung Sehat, Karang Taruna, KNPI dan Para Ketua RW/RT, harus memberikan sosialisasi, edukasi dan monitoring wilayah masing-masing secara intens serta ketegasan untuk menindak setiap pelanggar.

“Untuk Pasar peran PD Pasar harus terus ditingkatkan kepada para pedagang dan pengunjung pasar untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan maksimal, physical distancing dan diwajibkan pake masker, kalau ada pelanggaran harus ada tindakan tegas,” pungkasnya.

Sumber: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5004483/oded-klaim-psbb-di-kota-bandung-berhasil-tekan-penyebaran-corona

Pengetatan PSBB Bandung, Walkot Oded: Kerumunan Harus Dibubarkan!

Bandung – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Bandung sudah digelar selama enam hari di Kota Bandung, Jawa Barat. Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan masyarakat belum disiplin sehingga banyak terjadi pelanggaran di lapangan.

“Memang masih ada kesadaran masyarakat yang masih belum ngeuh. Saya imbau kepada masyarakat di hari keenam PSBB di Kota Bandung, saya berharap semakin disiplin,” kata Oded di Pendopo Kota Bandung, Senin (27/4/2020).

Lantaran masih ditemukan pelanggaran di lapangan berkaitan upaya pencegahan penyebaran virus Corona, Oded akan terus mengevaluasi bersama tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Bandung. Selain itu, pihaknya tetap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota di Bandung Raya yang sama-sama menggelar PSBB.

“Kami akan mengevaluasi juga dengan Kabupaten kota lain di Bandung Raya. Ternyata, di antaranya hal-hal yang dirasakan di lapangan, misalnya antara kendaraan yang masuk ke Bandung dan keluar Bandung (harus dievaluasi). Ini juga menjadi perhatian bersama yang dilakukan Dishub dan Satlantas masing-masing,” tutur Oded.

Menurut Oded, pihaknya sudah melakukan konferensi video bersama Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan kepala daerah kabupaten kota lainnya di Bandung Raya berkaitan evaluasi PSBB. Oded meminta tim Gugus Tugas untuk pengetatan PSBB Bandung

“Diperketat, ditanya tujuannya mau apa, intinya masyarakat semakin disiplin. Selain itu, kuncinya bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat, bahwa hari ini sedang dilakukan PSBB,” ujarnya.

Bukan hanya itu, Oded menyebut mobilitas masyarakat di Kota Bandung masih tinggi saat pelaksanaan PSBB, bahkan masih ditemukan kerumunan orang.

“Titik kerumunan masih ada, saya minta kepada gugus tugas kalau benar-benar kerumunan harus dibubarkan dan harus ditindak tegas,” ucap Oded menegaskan.

Sumber: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4992551/pengetatan-psbb-bandung-walkot-oded-kerumunan-harus-dibubarkan

Pemkot Bandung Kemungkinan Lakukan Pendataan Warga Non-DTKS

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung membuka kemungkinan mendata warga non-data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau waga miskin baru akibat terdampak virus corona tahap kedua.

Pada tahap pertama, total jumlah warga non-DTKS yang menerima batuan mencapai 128 ribu kepala keluarga (KK). Secara bertahap, bantuan berupa uang tunai Rp 500 ribu itu sudah disalurkan melalui Kantor Pos.

Wali Kota Bandung, Oded M Danial, mengatakan jumlah warga miskin baru akibat terdampak virus corona ini akan terus bertambah selama pandemi belum berakhir.

“Prinsipnya, selama pandemi ini berlangsung pasti eskalasi akan terus terjadi, saya kira, dan itu akan terus begitu. Yang penting data yang ada sekarang kami eksekusi, kalau nanti ada lagi, ya, terus. Makanya kami harus siapkan napas panjang,” ujar Oded saat ditemui di P4TK IPA, Jalan Dipenogoro, Selasa (12/5/2020).

Selama ini, Oded mengaku tidak berdiam diri. Ia berusaha mencarikan bantuan untuk warga yang belum terdata dalam non-DTKS.

“Sampai sekarang pun kami menyalurkan bantuan dari CSR berupa sembako kepada masyarakat yang mengajukan kepada kami, dari komunitas dan perorangan. Kami berikan asalkan datanya benar dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Menurutnya, bagi warga yang belum mendapat batuan atau belum terdata dalam non-DTKS bisa mengajukan kepada RW, kelurahan atau kecamatan.

Sumber: https://jabar.tribunnews.com/2020/05/12/pemkot-bandung-kemungkinan-lakukan-pendataan-warga-non-dtks-tahap-kedua-oded-siapkan-napas-panjang

Jelang PSBB Bandung Raya, Oded Pastikan Bantuan Akan Berjalan Adil

AYOBANDUNG.COM — Wali Kota Bandung, Oded M. Danial akan berusaha adil kepada warga yang terdampak Covid-19. Apagai mulai 22 April mendatang, Kota Bandung akan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua pekan.

Jelang pelaksanaan PSBB, Oded, mengaku tengah fokus pada distribusi jaring pengamanan sosial untuk warga miskin dan rawan miskin akibat wabah Covid-19 ini. Ia ingin agar PSBB ini berlangsung efektif dengan tetap memperhatikan kesejahteraan warganya.

Ia sudah mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak wabah Covid-19 di luar bantuan dari Presiden RI dan Provinsi Jawa Barat. Dana tersebut diperoleh dari pergeseran APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2020.

“Kota Bandung sudah menggeser (anggaran), terutama program-program besar kita ‘cut’. Kita geser dulu ke Covid-19 ini,” jelas Oded di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (18/4/2020). Dana APBD ini diperuntukkan terutama untuk warga desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4, yakni empat kategori warga termiskin.. Bantuan pemerintah daerah akan menggenapi bantuan dari pusat sehingga bisa merata dan seimbang.

“Dari program PKH (Program Keluarga Harapan) itu sudah mendapatkan Rp450.000. Dari sembakonya Rp200.000, dari PKH-nya Rp250.000. Kemudian ditambah oleh APBD Kota Bandung Rp50.000, jadi jumlahnya Rp500.000,” ungkapnya. “Kalau Desil 1, 2, 3, dan 4 non PKH, mereka yang hanya mendapatkan sembako Rp200.000 itu akan ditambah oleh APBD Kota Bandung Rp300.000 supaya menjadi Rp500.000 juga. Supaya adil,” imbuhnya.

Namun saat ini Oded mengaku masih menunggu menunggu Peraturan Gubernur Jawa Barat untuk menggenapi dasar hukum Peraturan Wali Kota Bandung tentang PSBB. “Kita tinggal tunggu Pergub yang mungkin besok atau lusa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Bandung Sehat sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, Siti Muntamah Oded menambahkan, segmen warga rawan miskin lainnya akan dibantu oleh paket sembako non-APBD yang saat ini tengah dihimpun oleh Forum Bandung Sehat. Hingga saat ini, ada 25.000 paket sembako yang sudah terkumpul dari bantuan CSR dan donasi.

“Kita melihat di Kota Bandung ini perhatiannya tidak hanya kepada desil 1, 2, 3, dan 4. Kita juga punya panti-panti, kurang lebih ada 73 panti, baik jompo, anak terlantar, yatim, yatim piatu. Ini tentu saja harus kita amankan,” jelas Siti. Selain itu, segmen-segmen masyarakat seperti keluarga disabilitas, pelaku UMKM yang usahanya terkendala karena Covid-19, hingga para guru mengaji yang merupakan kepala keluarga.

“Ada juga yang lain-lain, misalnya keluarga disabilitas, yang sebelumnya mereka sangat survive, tetapi mereka tidak masuk di desil 1, 2, 3, 4, dan tidak masuk kriteria yang Banprov. Dinsos sedang menunggu data berapa yang di-‘cover’ oleh provinsi, baru di luar itu akan di-‘cover’ oleh Pemkot. Bantuan yang di Pendopo ini adalah mendukung untuk menggenapi yang tidak terlindungi oleh bantuan APBD,” bebernya.

Sumber: https://www.ayobandung.com/read/2020/04/19/86473/jelang-psbb-bandung-raya-oded-pastikan-bantuan-akan-berjalan-adil

Pengentasa Kemiskinan Dengan Teknologi digital

Kota Bandung sebagai Kota yang mengedepankan teknologi Digital dan Smart City akan kembali meluncurkan Inovasi berbasis Digital dalam mengentaskan kemiskinan, hal tersebut di ucapkan oleh Walikota Bandung M Ridwan Kamil di kediamannya ,Pendopo Kota Bandung ,(23/01)

” pada Tahun 2017 ini kita fokus mengentaskan kemikinan dengan jalur cepat,
yang sudah disiapkam selain anggaran juga dengan partisipasi masyarakat, dengan
cara mencanangkan sistem Family for Family atau satu keluarga yg mapan mengasuh yg keluarga yang pra sejahtra,” ujarnya.

Emil juga menambahkan dengan sistem FFF ini sejumlah 60000 keluarga yang tidak mampu akan didata serta di catat dalam database digital oleh relawan sehingga pada saat ditampilkan di Web akan menampilkan profil lengkap kekurangan sebuah keluarga tidak mampu yang dapat menjadi acuan bagi keluarga mampu yang akan mengasuhnya.

“dengan kecanggihan teknologi digital digabung dengan masalah sosial dapat mengentaskan masalah  kemiskinan mendukung kolaborasi yg sudah dilakukan pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menambahkan  sistem FFF (Family for Family) ini merupakan suatu sistem yang tidak hanya mengedepankan sisi materi tetapi akan lebih menjalin hubungan emosional.

” ya, jadi, bukan hanya dibantu secara materi tapi diberikan  bantuan lain bersifat moril, panduan serta monitoring  juga berdasarkan profil keluarga tidak mampu yang diasuh sehingga nantinya akan bisa mandiri setelah mampu dan dilepas,” paparnya.

Berkaitan dengan besarnya nilai bantuan Emil mejelaskan setelah di hitung diperkirakan untuk jangka waktu paling cepat yaitu 1 tahun ,sebuah keluarga tidak mampu membutuhkan sekitar 10 – 15 juta.

“jadi bila nanti ada kebutuhan materi dengan angka nominal tertentu untuk dibelikan suatu penunjang usaha keluarga yang tidak mampu,akan di belanjakan melalui eelawan FFF sehingga benar-benar diserap sesui kebutuhan,” terangnya

Dilihat dari  sosiologis Emil juga mengatakan dengan Sistem FFF ini antar keluarga akan terjalin hubungan emosional karena serimg bertemu, bisa memonitor,memantau permodalan atau mencarikan pekerjaan bagi keluarga yng diasuhnya.

” ini salah satu mediasi canggih digital dan terpercaya dengan program FFF ini akan terjalin jalinan emosional ,beda dengan bentuk bantuan yang  hanya berupa materi karena antara keluarga tidak selalu bertemu,” tegasnya.

Mengakhiri wawancaranya Emil mengatakan Website FFF ini akan di Launching pada Februari 2017.

” Februari ini akan di Launching dan bisa diakses langsung oleh masyarakat ,untuk namanya kenapa pake bahasa Inggris karena akan dibawa ke Dunia ,jadi nantinya bila ada donatur dari luar negri  bisa mendonor juga,” pungkasnya.

Overpass Pelangi Antapani Telah Diresmikan

Overpass Pelangi Antapani resmi menjadi nama jembatan yang baru dibangun di Jalan Jakarta, Kota Bandung. Nama tersebut dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, M. Jusuf Kalla, Selasa (24/01/2017).

Kata “pelangi” dipilih karena overpass tersebut bercorak abstrak berwarna-warni hasil karya seniman lulusan Institut Teknologi Bandung, John Martono. Jembatan tersebut, menurut Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil juga memiliki beberapa keistimewaan lainnya.

Selain karena warnanya yang cantik, jembatan tersebut adalah hasil karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan menggunakan teknologi terbaru.

“Inovasi-inovasi di dalamnya akan mengubah wajah infrastruktur Indonesia,” ujar Ridwan.

Berdasarkan rilis yang dilansir oleh Kementerian PUPR, Overpass Pelangi Antapani merupakan proyek percontohan dengan teknologi Corrugated Mortarbusa Pusjatan (CMP) yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Struktur baja yang digunakan di jembatan tersebut berbentuk corrugated atau armco dengan tiga jumlah bentang. Panjang untuk bentang tengah adalah 22 meter dengan tinggi ruang bebas vertikal 5,1 meter dan lebar bentang lainnya (u-turn) adalah 9 meter.

CMP adalah teknologi yang dihasilkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Balitbang Kementerian PUPR. Teknologi ini merupakan pengembangan teknologi timbunan ringan mortar busa dengan struktur baja bergelombang.

“Dengan panjang yang sama biasanya fly over ini harganya Rp100 miliar. Ini kurang lebih hanya Rp30an miliar. Sehingga Bapak bisa bayangkan dengan teknologi ini bisa menghadirkan perubahan 2,5 kali lipat. Itu yang kita banggakan,” tutur Wali Kota.

Pembangunan proyek ini merupakan hasil kerja sama antara Pusjatan Kementerian PUPR, Pemerintah Kota Bandung, dan Pemerintah Korea. Dari anggaran Rp 35 miliar yang dibutuhkan untuk pembangunan Overpass Antapani, komposisi pembiayaan terdiri Rp 22 miliar berasal dari Pusjatan Kementerian PUPR, Rp 10 miliar dari Pemerintah Kota Bandung, dan Rp 3 miliar dari Pemerintah Korea dalam bentuk komponen material.

Selain itu, waktu pengerjaan konstruksi juga jauh lebih cepat dari teknologi biasanya. Normalnya, pengerjaan sebuah proyek fly over bisa memakan waktu hingga 12 bulan. Kini, dengan metode baru ini, durasi pembangunan hanya 6 bulan saja.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, overpass ini telah mengalami berbagai tahap pengujian, mulai dari uji statis maupun dinamis. Dirinya memastikan, jembatan ini telah laik untuk digunakan.

“Namun masih dimonitor juga performancenya, kira-kira setahun, untuk di kota saja,” terangnya.

Setelah suksesnya pembangunan jembatan pertama ini, Kementerian PUPR berencana untuk membangun satu jembatan lagi di Kota Bandung. Letaknya masih belum dipastikan, antara di Jalan Laswi atau Jalan Garuda.

“Dua-duanya persimpangan kereta api yang sebidang, akan kita bikin seperti itu supaya lebih nyaman,” katanya.

Audiensi PKL Cihampelas Bandung

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Hikmat Ginanjar didampingi Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kota Bandung, Yayan Ahmad Brillyana dan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kota Bandung, Iwan Hermawan menerima Audiensi Forum Komunikasi Warga dan Pedagang Kaki Lima Cihampelas (PKL) di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Rabu (25/01/2017)

Juga hadir dalam audiensi tersebut Camat Bandung Wetan, Herlani dan Kapolsek Sumur Bandung AKP. Abdul Kholik, serta masyarakat sekitar jalan Cihampelas.

Dikatakan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kota Bandung, Iwan Hermawan, kedatangan para PKL ke Balaikota dengan dengan sikap kondusif sudah sangat tepat, “Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi kami kedatangan bapak-bapak menyampaikan aspirasi dan menemui kami di Kesbangpol sudah sangat tepat karena bisa cepat difasilitasi,”

lebih lanjut Iwan mengatakan agar aspirasi lebih cepat terfasilitasi segera membentuk forum dan setelah mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bisa menyesuaikan dengan kegiatan Wali Kota Bandung.

“Untuk menyampaikan aspirasi dimuka umum merupakan hak bapak karena dilindungi undang-undang No.9 tahun 1998 namun apabila ingin cepat difasilitasi segera bentuk suatu forum warga masyarakat cihampelas dan segera daftarkan ke kami, dan pemerintah bisa lebih cepat merespon” ujar Iwan

Kedatangan para PKL yang terdampak pembangunan Skywalk di Jalan Cihampelas untuk menyampaikan delapan tuntutan diantaranya mengenai kejelasan waktu pelaksanaan relokasi PKL, status PKL yang akan direlokasi, segera dilaksanakan pendataan PKL, serta nenolak segala pungutan untuk relokasi.

Sejak 16 September 2016 lalu pembangunan skywalk (sarana Pejalan Kaki) di atas Jalan Cihampelas sepanjang 450 meter mulai dari dari Rumah Sakit Advent hingga Hotel Promenade dilaksanakan, Pembangunan tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung untuk memberikan kenyamanan bagi para pejalan kaki yang berbelanja di jalan pusat perkembangan mode Jeans tersebut.

Skywalk tersebut dibangun dengan tujuan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pejalan kaki, karena selama ini pejalan kaki khususnya yang datang berbelanja, kurang merasakan kenyamanan karena harus berebut ruang dengan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat.

Namun dampak selama pembangunan Skywalk tersebut dikatakan salah satu perwakilan PKL Cihampelas, Agus Nurdi membuat banyak PKL cihampelas tergusur, “Bahkan jika berjualanpun pendapatan jauh menyusut sehingga tidak sedikit yang gulung tikar,”

Hal senada juga dikatakan salah satu PKL penjual kaos cihampelas, Muhamad Hidayatullah, “Dulu ada perjanjian PKL yang dibawah naik keatas di Kecamatan Bandung Wetan ada sekitar 116 PKL belum termasuk dari Kecamatan Coblong, jualan sekarang jadi sepi, saya harap nanti bila waktunya relokasi tidak ada pungutan biaya,” ujarnya.

Kota Bandung Kembali Raih Nilai A

Kedua kalinya, Pemerintah Kota Bandung menerima penghargaan atas prestasinya dalam perolehan nilai A dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten/Kota. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur kepada Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil di Grand Royal Panghegar, Rabu (25/01/2017).

Menteri Asman pun mengapresiasi pemerintah kota atas keberhasilannya tersebut. Ia menyarankan agar kota/kabupaten lain melakukan studi tiru ke Kota Bandung dan Banyuwangi yang juga mendapat nilai A.

“(Bandung) sekarang sudah kita jadikan role model. Bandung dan Banyuwangi ini sudah (kita jadikan percontohan) karena dua kota ini mendapat nilai A. Jadi kalau nanti pemerintah daerah nggak usah jauh-jauh lagi belajarnya, nggak usah ke luar negeri. Sudah saja ke Bandung, Jawa Barat dan Yogyakarta,” terang Menteri Asman.

Menurutnya, kota-kota lain perlu melakukan studi ke Kota Bandung karena Bandung telah berhasil melakukan efisiensi anggaran melalui mekanisme e-budgeting. Dengan demikian, alokasi anggaran yang tidak perlu bisa diminimalisasikan.

“Pada tahun 2016 ini Kota Bandung berhasil melakukan penghematan anggaran kurang lebih 35% atau setara dengan 2 triliun rupiah. Kota Bandung melakukan refocusing kegiatan, yang pada tahun 2016 sebanyak 5.701 kegiatan menjadi 4.814 pada tahun 2017,” ujar Menteri Asman.

Ridwan Kamil mengatakan, salah satu kunci akuntabilitas kinerja adalah korelasi antara visi, misi, dan program kerja dengan pelaksanan kegiatan. Jika tidak terjadi korelasi, maka akan berdampak pada pemborosan anggaran.

“Kalau Bandung udah nyambung, yang saya mau, Nawacita mau, RPJMD mau. Makanya terlihat banyak perubahan karena uangnya memang ada. Kalau dulu uangnya ada habis buat diri sendiri. Kalau sekarang habis buat masyarakat,” tuturnya.

Saat ini, Ridwan tengah berkutat dengan penataan aset kota guna mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat tersebut, bagi Ridwan, akan menggenapkan seluruh proses reformasi birokrasi di Kota Bandung.

“Kalau reformasi sudah selesai tinggal dikunci oleh peraturan, sisanya mah kita berinovasi aja. Nggak usah lagi ngurus-ngurus dapur yang selama ini jadi problem,” tambahnya.

Pada Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah I (Sumatera, Banten, dan Jawa Barat), terdapat 172 kabupaten/kota yang hadir. Berdasarkan siaran pers yang dilansir Kementerian PANRB, di wilayah I ini terdapat satu Pemerintah Kota yang berpredikat A dan tiga kabupaten/kota berpredikat BB.

Kemudian juga terdapat 17 kabupaten/kota dengan predikat B. Selain itu, di wilayah ini juga terdapat 81 kabupaten/kota dengan predikat CC, 69 kabupaten/kota dengan predikat C dan satu kabupaten dengan predikat D.